Biro Hukum dan Kesekretariatan dibentuk berdasarkan Peraturan Rektor Nomor 6489/UN40/HK/2015 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Universitas Pendidikan Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Nomor 6323/UN40/HK/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Rektor Nomor 6489/UN40/HK/2015 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Universitas Pendidikan Indonesia, yang memiliki tugas untuk melaksanakan dan mengkoordinasikan layanan hukum dan kesekretariatan agar tercipta ketertiban dan keadilan dalam masyarakat (sivitas akademika dan tenaga kependidikan). Sedangkan fungsinya meliputi:
- Penyusunan rencana dan program kerja Biro Hukum dan Kesekretariatan.
- Menganalisis kebijakan UPI di bidang hukum dan kesekretariatan, serta peraturan perundang-undangan terkait.
- Pengumpulan, pengolahan dan analisis data dalam bidang hukum dan kesekretariatan.
- Mengkoordinasikan pelaksanaan program bidang hukum dan kesekretariatan.
- Mengkoordinasikan pelaksanaan administrasi hukum dan kesekretariatan.
- Mengkoordinasikan pelaksanaan analisis dan penerapan produk hukum
- Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kegiatan Biro hukum dan kesekretariatan.
- Pelaporan kegiatan Biro Hukum dan Kesekretariatan kepada Rektor yang dikoordinasikan dengan Wakil Rektor Bidang Keuangan, Sumber Daya, dan Administrasi Umum secara berkala.
